Banyak usaha yang telah dilakukan untuk meng-Islamkan ekonomi mulai dari acara konferensi, seminar ekonomi, internasional, penerbitan literature, pusat riset, sampai ke bidang pendidikan.

Ekonomi islam selama tiga darsawarsa merupakan tema yang paling banyak mendapatkan perhatianĀ  dari para sarjana dan cendikiawan muslim disamping disiplin bidang lainnya.

Gagasan ekonomi islam dimaksudkan sebagai alternatif terhadap system ekonomi kapitalis dan sosialisn, yang memang nyata telah gagal dalam memecahkan berbagai problem ekonomi yang dihadapi terutama oleh Negara-negara dunia ketiga.

Dari sistem ekonomi tersebut Indonesia mengalami kegagalan dengan krisis ekonomi yang terjadi di tahun 1997an, yang semula hanyalah dengan krisis keuangan (moneter) dan berkembang menjadi krisis ekonomi yang sampai sekarang dampaknya masih kita rasakan.

secara keseluruhan ini bukan lagi hanya sekedar krisis ekonomi melainkan sudah mengalami eskulasi yang lebih dahysat dengan dipicu oleh krisis kepemimpinan dan politik, krisis supremasi hukum dan ditambah dengan adanya degradasi budaya dan moral.

ketika bangsa Indonesia akan dibawa dan juga menerapkan sistem ekonomi pancasila yaitu pasal 33 ayat 1 yang berbunyi: “Perekonomian disusun atas usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan”.

Nyatanya undang-undang tersebut belum maksimal untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam pemberdayaan koperasi yang ada di Indonesia dan sistem tersebut hanyalah dilaksanakan oleh koperasi-koperasi yang ada dinegara kita yang keberadaannya sangat mengkhawatirkan karena koperasi tersebut sangat tergantung kepada sistem yang berasal dari Barat yang terpengaruhi oleh sistem ekonomi konvensional.

Melihat kondisi perekonomian bangsa Indonesia seperti yang telah dipaparkan diatas maka gagasan adanya sebuah tatanan atau sistem lain sebagai alternatif dirasa semakin sangat dibutuhkan.

Sistem ekonomi Islam yang telah mulai nampak sejak tahun 1990 di Indonesia ternyata dengan ketangguhan menghadapi krisis multidimensi semakin mendapatkan perhatian untuk dijadikan tawaran alternatif dan brilian untuk mengalih posisikan sistem perekonomian Indonesia yang keluar dari prinsip-prinsip muamalah.

Sistem ini diharapkan dapat mencegah timbulnya ketidakadilan dalam penerimaan dan pembagian sumber-sumber materi agar dapat memberikan kepuasan kepada semua pihak dan memungkinkan mereka menjalankan kewajiban kepada Allah, Rasul, Pemerintah dan masyarakat.

Sumber-sumber hukum ekonomi Islam

  • Al-Quran sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Surah Al-Mulk ayat 9 yaitu: “Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah disegala penjurunya dan makanlah sebagian rezeki-Nya. dan hanya kepada-Nya lah karnu (kembali setelah) dibangkitan”.
  • Sunnah atau hadits nabi, sebagaimana hadits nabi “Sesungguhnya (menumpahkan) darah kalian (mengambil) harta kalian (mengganggu) kehormatan kalian, haram sebagaimana haramnya harta kalian saat ini, dibulan ini, di negeri ini.”
  • Kitab-kitab fiqih umum, kitab ini menjelaskan tentang ibadah dan muamalah yang kemudian dikenal dengan istilah Al-Muamalah Maliyah.
  • Kitab-kitab fiqih yang khusus (Al maalu wal Iqtishaadi), kitab ini yang secara khusus membahas masalah yang berkaitan dengan uang, harta lain dan ekonomi.

Dari sumber-sumber hukum ekonomi islam yang telah dipaparkan diatas maka sebenarnya kita dapat melihat keistimewaan-keistimewaan dan juga karakteristik ekonomi islam yang tidak kita dapati dari sistem ekonomi sosialis ataupun juga kapitalis.

Keistimewaan dan karakteristik ekonomi islam adalah karena ekonomi islam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konsep islam yang utuh dan menyeluruh, aktivitas ekonomi islam merupakan suatu bentuk ibadah, tatanan ekonomi yang memiliki tujuan yang sangat mulia, sistem yang memiliki pengawasan melekat yang berakar dari keimanan serta tanggung jawab kepada Allah SWT dan sistem yang menyelaraskan antara maslahat individu dengan maslahat umum.

dan selain itu juga bahwa dalam setiap pelaksanaan muamalah harus mencerminkan prinsip-prinsip muamalah dalam islam, agar memungkinkan semua pihak dan memungkinkan mereka menjalankan kewajiban kepada Allah, Rasul, Pemerintah dan masayarakat sehingga terciptanya hablum minallah dan hablum minannas.

BACA JUGA: METODE AMPUH MELATIH KEAHLIAN BAHASA INGGRIS

Prinsip-prinsip Muamalah

  • Prinsip Tabudul Al-manafi, dalam prinsip ini berarti segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bersarna bagi pihak-pihak yang terlibat
  • prinsip pemerataan, asas ini adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang menghendaki agar harta tidak hanya dikuasai oleh orang kaya saja tetapi harta tersebut dapat trdistribusikan kemasyarakat dengan merata dimasyarakat; disamping halal dalam bentuk pemindahan kepemilikan hartanya dengan cara yang sah. sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 7: “Supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu”.
  • Prinsip ‘an Taraddin, asas ini menyatakan setiap bentuk muamalah antara individu atau golongan harus berdasarkan kerelaan masing-masing. kerelaan ini dapat berarti kerelaan melakukan suatu bentuk muamalah, maupun kerelaan dalam arti kerelaan dalam menerima atau menyerahkan harta yang dijadikan objek perikatan dan bentuk muamalah lainnya
  • Prinsip adani al-Ghara, berarti bahwa dalam setiap bentuk muamalah tidak boleh adanaya Gharar atau tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak dirugikan oleh pihak lain sehingga hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi atau perikatan. Asas ini merupakan berkelanjutan dari asas an Taraddin.
  • Prinsip al-Birr wa al-Taqwa, menekankan bentuk muamalah yang termasuk kedalam kategori suka sama suka sepanjang bentuk muamalah tersbut dalam rangka pelaksanaan saling tolong menolong antara sesama untuk al-birr wa al-taqa. Karena semua akad muamalah memudahkan sarana kehidupan dengan syarat tidak terlepas dari usaha mensucikan diri manusia dengan mengagungkan syiar-syiar Allah dan mengagungkan prinsip-prinsip-Nya.
  • Prinsip Musyarokah, menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah merupakan musyarakah, yakni kerjasama antara pihak yang terlibat melainkan juga bagi keseluruhan masyarakat.

Dengan adanya prinsip-prinsip muamalah ini, maka diharapkan pokok asal muamalah yaitu untuk merealisir kemaslahatan-kemaslahatan manusia dalam mencari kehidupan dengan menjahui dari keharaman.

sejalan dengan uraian prinsip-prinsip muamalah diatas walaupun islam mendukung pertukaran barang dan menganggapnya produktif dan membolehkan orang memiliki modal untuk berdagang. tetapi ia tetap berusaha agar pertukaran barang itu berjalan atas prinsip-prinsip yang telah ditentukan.

tetap mengumpulkan antara kepentingan individu dan masyarakat. Oleh sebab itu islam tetap mengharamkan perdagangan barang yang membahayakan masyarakat dan antara kedua penyelenggara muamalah tetap ada keadilan dan harus ada kebebasan ijab kabul dan akad.

tetap berpengaruh rasa cinta dan lemah lembut antara dua penyelenggara muamalah itu bukan dengan yang lain. jelas dan jauh dari perselisihan, tidak boleh melakukan gharar maupun pemalsuan.

Akad-akad dalam Islam dibangun atas dasar mewujudkan keadilan menjauhkan penganiayaan. Sebab pada asalnya harta seseorang muslim lainnya tidak halal, kecuali dipindahkan hartanya dengan kesukaan hatinya.

Karena kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam, bukanlah tujuan itu sendiri, tetapi merupakan kebutuhan bagi manusia dan sarana yang lazim baginya agar bisa hidup dan bekerja untuk mencapai tujuan yang tinggi. ekonomi merupakan sarana penunjang baginya dan menjadi pelayan bagi aqidah dan risalahnya.

Penulis: Jumayati, S.Hi (Peminat Masalah Ekonomi Islam, berdomisili di Pasar Kemis)

Referensi:

  1. Rifa’i Hasan Ekonomi Islam: Gagasan, Kritik dan Harapan. Jurnal Ulumul Qur’an. Jakarta, 1997, hlm 3
  2. R.H.A Soenarjo dkk Al-Quran dan Terjemah. Departemen Agama RI; Jakarta, 1994, hlm 916
  3. Thahir Abdul Muhsin Sulaeman, Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara islaam (terjemahan Ashari Umar Sitanggal) al Maarif, Bandung, 1986, hlm 149-150
  4. Yusuf Qardhawi, Peran Nifai dan Moral Dalaira Perekonomian Islam. (terjemahan Didin Hafidhuddin) Rabbani Press, Jakarta, 1997, hlm 28