jurnalartefak – Artikel ini berisi tentang menyoal evaluasi pendidikan kita di indonesia dari penulis yang dulu pada waktu jaman kuliah, yang antusias tentang pendidikan serta evaluasinya. ini sebagai bahan bacaan atau literasi dari pendidikan kita. Semoga ini bermanfaat untuk khalayak yang interest dengan pendidikan.

“Penilaian harus berlangsung secara local, dikelas, dengan umpan balik tatap muka, dan bukan dilakukan dari jarak jauh, dinilai dengan mesin, dan dikembalikan dengan suatu skor, ralat atau saran mengenai apa yang harus dilakukan.” (Howard Gardner, Guru Besar Pendidikan Universitas Harvard)Dulu, sebelum standar kelulusan ditetapkan dalam batas nilai tertentu, belum pernah ada polemic yang muncul semasif saat ini. Tidak sedikit yang menghakimi Ujian Nasional sebagai proyek pemerintah yang berpotensi merugikan banyak pihak, termasuk siswa itu sendiri. Alasan keberatannya pun beragam. Mulai dari pengabaian Hak Asasi Siswa, ketidakadilan karena kerja keras siswa dalam belajar (selama tiga tahun) mesti terhapus dalam ujian 120 menit yang pendek, sampai batas nilai yang diyakini belum sesuai dengan kualitas proses pendidikan diseluruh Indonesia, terutama didaerah terpencil dan sekolah minim fasilitas.

Bagi kebanyakan siswa, mungkin akan menyenangkan jika tidak ada batas-batas nilai kelulusan tertentu. Apalagi, jika tidak ada ujian sama sekali. Meski disisi lain, jika kita paksa membandingkan dengan negaa-negara yang lebih maju, siswa di Indonesia tampak masih cukup beruntung. Karena di beberapa Negara Eropa dan Amerika, pengembangan tes-tes yang ada dan penetapan tes-tes baru, setiap tahunnya, rata-rata mengalami peningkatan 10-20% dalam 40 tahun terakhir. Belum lagi, batas standar kelulusan yang lebih tinggi (artikel Searching for Alternatives to Standarized Tests: Why, What, Whither, Haney & Madaus).

Lalu, seperti yang ingin diketahui banyak orang, mengapa pemerintah bersikukuh melaksanakan ujian akhir nasional? Bukankah di Indonesia untuk masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi mesti melalui ujian seleksi lagi? Untuk menjawab hal ini, hanya ada satu pandangan terpenting yang berlaku berpuluh-puluh tahun lamanya: tujuan mendasar ujian adalah mengetahui atau mengukur sejauhmana tingkat keberhasilan proses belajar. Guru, orangtua, pemerintah, institusi pendidikan yang lebih tinggi dan bahkan perusahaan tempat kita bekerja nanti, merasa perlu tahu seberapa jauh perubahan siswa (dari tidak tahu menuju tahu, dari tidak paham menjadi paham) melalui nilai ujian tertentu.

Ujian sepertinya diharapkan membantu siswa untuk belajar lebih keras. Termasuk member umpan balik termasuk seberapa baik mereka memahami materi pelajaran. Suka tidak suka, ujian, apalagi yang sesuai standar internasional dan dengan maksud mengonversi kemajuan pengetahuan kita dalam bentuk nilai, seringkali terkait pada berbagai kepentingan yang lebih luas.

Namun, dari arus pemikiran yang diyakini lebih maju (seperti pandangan humanistis ataupun dari gerakan revolusi belajar), makna ujian akan jauh berbeda. Ujian hanya satu komponen kecil dan bukan penentu segalanya. Yang terpenting adalah bagaimana kita bereaksi terhadap hasil ujian tersebut. Jika hasilnya kurang memuaskan, apa yang dapat dilakukan siswa (dibantu guru) untuk memperbaiki proses belajar dan memperoleh nilai lebih baik di masa depan. Bahkan merusak kegembiraan dalam belajar dengan mengatakan “Anda gagal” dan menjadi label yang akan di ingat seumur hidup oleh siswa tersebut.

Seperti yang dikatakan Profesor Gardner diatas, sistem penilaian perlu di integrasikan langsung kedalam pelaksanaan sekolah sehari-hari, bukan hanya pada akhir tahun ajaran. Dan kualitas pendidikan kita ditentukan bukan dari ujian akhir semata, melainkan dari sejauh mana siswa dapat belajar dengan menggunakan kapasitas optimalnya.

Baca juga: STRATEGI POLITIK PEREMPUAN DALAM MENGEMBANGKAN POTENSI DIRI

Perdebatan antara ada atau ditiadakannya ujian akhir, terus menjadi polemic. Bahkan di Negara-negara yang memiliki sistem pendidikan yang jauh lebih baik dari kita. Sama seperti yang dikeluhkan Myron Tribus, seorang konsultan pendidikan Amerika, yang menganggap usaha menghilangkan sistem pemberian nilai dalam pendidikan (juga berlaku di dunia industry).

Di Indonesia bisa jadi dilemma ini akan bertambah tajam. Sejalan dengan kualitas belajar mengajar yang masih mencemaskan, di tengah tuntutan untuk menentukan posisi mutu pendidikan Indonesia dalam kemajuan dunia yang makin kompetitif. Untuk itu kita (pemikiran dan keinginan ideal kita) mungkin memang tidak berarti apa-apa lagi para professor pendidikan yang bertugas di Departemen Pendidikan Nasional saat ini. Tetapi setidaknya ada satu resolusi yang harus kita percayai: yang pertama harus dibenahi adalah kualitas belajar mengajar di sekolah. Ujian memang perlu untuk sekadar memetakan hasil belajar. Dari peta inilah kita mengembangkan perbaikan berkelanjutan di seluruh daerah, baik bagi siswa ataupun bagi sistem pendidikan kita.

Perbaikan kualitas belajar mengajar tersebut terkait dengan keseluruhan system (hardware, software, dan brainware) pendidikan. Seperti anggaran dana pemerintah yang mencukupi seluruh kebutuhan sekolah, guru-guru terbaik yang membimbing siswa, mengajak siswa belajar bagaimana cara belajar yang jauh lebih baik, menciptakan lingkungan belajar tanpa tekanan dan ketakutan untuk gagal serta infrastruktur yang memadai.

Pada akhirnya pendidikan yang berkualitas akan mendorong minat siswa dan membuatnya “ketagihan” untuk belajar. Dengan hal ini, standar nilai ujian yang tinggi semestinya akan mengikuti dengan sendirinya. Dan yang mesti diingat, perbaikan ini tampaknya membutuhkan waktu cukup lama serta komitmen dari kita tampaknya membutuhkan waktu yang cukup lama serta komitmen dari kita, generasi muda yang di masa depan akan menjadi actor pengambil kebijakan bagi bangsa.*** (oleh Sentral Muda Lembaga Semi Otonom Fosil HIMATA Bandung Raya)