jurnalartefak – Artikel ini berisi tentang neoliberalisme yang berkedok globalisasi dari penulis yang dulu pada waktu jaman kuliah, yang antusias tentang neoliberalisme globalisasi. ini sebagai bahan bacaan atau literasi dari isu globalisasi. Semoga ini bermanfaat untuk khalayak yang interest dengan wacana neoliberalisme.

…Perubahan social yang bergerak melalui rekayasa social harus dimulai dengan perubahan cara berfikir… mustahil ada perubahan kearah yang benar, kalau kesalahan berfikir masih menjebak benak kita. (Jalaludin Rakhmat)

“Kelompok kapitalis” bakal terus menentang segala bentuk perubahan. (Ali Syari’ati)

Hal yang mendasar dalam sebuah organisasi adalah pembekalan dirinya dengan kapasitas intelektual yang memadai. Karena tanpa konsepsional yang jelas, gerakan organisasi pun tidak akan menemukan kejelasan pada wilayah strategi dan taktik gerakannya. Apalagi asumsi dasar organisasi adalah berawal dari konteks pendidikan. Karena tujuan pendidikan adalah meninggikan moral, melatih dan mempertinggi semangat, menghargai nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan, mengajarkan sikap dan tingkah laku yang jujur dan bermoral, dan menyiapkan para muridnya untuk hidup sederhana dan bersih hati. Muh. Hanif dakhiri dan Zaini Rahman (2000), mengutip Ben Agger (1992) mengatakan bahwa titik berangkat strategis bagi kehidupan organisasi adalah mentransformasikan kehidupan intelektual sebagai investasi social, politik dan kebudayaan.

Dalam konteksinilah, semangatliberasi (pembebasan) danindependensi (kemandirian) menjadi sebuah rujukan yang signifikan. Wilayah pembebasan dari konteks penindasan, baik dari tekanan (refresifitas) otoritas politik (Negara milite rpartai), maupun otoritas social (agama, pendidik) dan ekonomi (pasar). Dengan filosofi liberasi akan terjadi proses perjuangan melampaui segala beban berat kehidupan demi melanjutkan amanat kemanusiaan yang termanifestasikan kedalam hablumminallah, hablumminannasdanhablumminal’alam.

Sejalan dengan semangat liberasi dan independensi itulah, organisasi pun harus berperan menciptakan ruang bagi public (public sphere) yang kondusif untuk mengembangkan kehidupan. Di titik inilah, free market of ideas (FMI) menjadi signifikan untuk diciptakan pada ruang-ruang kemasyarakatan, kenegaraan dan keilmuan. Karena perlawanan terhadap hegemoni Negara, idiologi, pasar dan agama harus dihadapi dengan membuka sekian pintu demi kepentingan kekuasaan.

Pada perbincangan tadi, kita sebenarnya sedang bergulat dengan pasar dan semangat pergerakan untuk perlawanan. Dasar gerakan ini akan menjadi lebih tajam, sebagai sebuah kerangka jawaban bagi persoalan kemasyarakatan apabila kita jeli dalam melihat persoalan yang mengemuka, baik pada level pembacaan situasi global, situasi nasional, maupun situasi local. Maka diskusi kita kali ini akan lebih didekatkan terhadap pembacaan atas “struktur penindasan’ dan “situasi kemasyarakatan” yang ada didalamnya, yang akhirnya nanti bisa kita jadikan landasan untukmembuat “situasi perlawanan”.

Pembacaan atas situasi penindasan dan situasi kemasyarakatan

Arus utama dalam pembacaan atas situasi penindasan tidak akan bisa dilepaskan dari sebuah era yang dikenal dengan era “globalisasi”. Karena di era inilah, sekarang kita hidup dan menghadapinya dengan ketidakpastian. Ilmu yang mengaitkan globalisasi dengan situasi penindasan adalah Deepak Nyyar (1998) yang mengatakan bahwa fase globalisasi dibagi menjadi dua, pertama, fase imprealisme Inggris yang terjadi pada kurun waktu 1870-1913 yang memakai payung hukum idiologi kapitalisme klasik dengan doktrin yang terkenal dari Adam Smith “Leizzis Faire” (pasar yang sebebas-bebasnya, tanpa campur tangan Negara). Kemudian, fase yang kedua adalah decade 70-80an ketika roda perekonomian bergerak ke Amerika Serikat yang mendorongkan semangat yang hampir sama dengan fase sebelumnya dibawah idiologi neo-liberalisme. Mengamini pendapat diatas, James Petras (2001) mengatakan bahwa didalam globalisasi yang menjadi slogan barat, sesungguhnya terdapat semangat dan kepentingan imprealisme dengan agenda penguasaan dalam arti yang sangat luas, baik dalam arti material (SDA) maupun mental (SDM) atas dunia ketiga.

Dengan berpijak pada tiga doktrin, yakni liberalisasi (kebebasan dalam arti ekonomik), deregulasi (tidak adanya peraturan Negara yang mengatur arus lalul intas barang/jasa dan tidak ada subsidi bagi rakyat), privatisasi (BUMN harus dijual pada pihak swasta/pemodal), neoliberalisme berjalan melewati setiap Negara yang sudah tidak berdaya karena lilitanh utang luar negeri (HLN). Dengan tekanan HLN inilah para Negara donor kapitalis (Unieropa, USA, danJepang) membuat peraturan-peraturan yang dipaksakan bagi Negara dunia ketiga untuk meliberalisasi kehidupan ekonominya. Lembaga seperti international Monetary of Fund (IMF), Paris Club, CGI dan WTO menjadi sangat efektif dalam melakukan kerja-kerja imperialism dengan baju globalisasi. Setelah penghambat (peraturan bea dan cukai, dll) bagi perdagangan bebas sudah dikendalikan, perusahaan-perusahaan besar yang dimiliki Negara kapitalis sering disebut dengan trans national corporation (TNC) dan multi National corporation (MNC) mulai menancapkan kukunya di negeri pertiwi. Pada saat inilah, budaya local dan asset kekayaan alam lainnya akan disedot habis oleh para investor asing, dan akhirnya kita menjadi terasing di negeri sendiri yang akhirnya kita menjadi budak (buruh) di negeri sendiri dengan upah yang sangat rendah (baca: kaum buruh). Dan yang lebih parah, pemerintah saat ini tengah semangat-semangatnya menggalakan bagaimana caranya agar dapat mendatangkan para investor asing sebanyak-banyaknya dengan dalih percepatan pembangunan serta pengurangan jumlah pengangguran (development). Salah satu pencetus teori ini adalah Paul Prebisch, menurutnya (baca: rekayasa social) ekonomi dunia secara fundamental terbagi pada pusat yang merupakan Negara industrial maju dan pinggir (periphery) yang kebanyakan merupakan Negara-negara pertanian. Dan “pinggir” selalu saja perlu dukungan dan bantuan dari “pusat”. Sehingga akan menimbulkan rasa ketergantungan dan terus merasa diintervensi. Dan ini pula lah yang telah dilakukan oleh rezim orde baru selama 32 tahun. Dan sampai saat ini pun teori ini masih tetap dipakai.

Tangerang yang merupakan kota industri dan petro dolar tidak lepas dari persoalan diatas. Tangerang yang begitu potensial baik dari sisi materialnya (SDA) maupun dari sisi mental (SDM) seharusnya dapat memberikan perubahan sisi positif, namun itu tidak terjadi sama sekali. Masyarakat yang bekerja sebagai buruh dipaksa untuk bekerja siang dan malam guna meningkatkan produksi perusahaan tanpa diberikan kompensasi yang tinggi oleh para kapitalis. Masyarakat yang tidak bekerja pun dipaksa untuk menerima dampak negatifnya, yaitu pembuangan limbah seenaknya yang membuat masyarakat terserang berbagai penyakit. Kita tentu masih ingat kasus pencemaran limbah yang dilakukan oleh PT Newton Minahasa, sampai saat ini pun belum ada kejelasan dalam menyelesaikan kasus tersebut. Para kapitalis telah mempengaruhi terhadap berbagai aspek kehidupan, baik aspek pendidikan, social, budaya, hukum, politikdan agama. Dan yang lebi hmenakutkan yang diakibatkan oleh para kapitalis itu adalah “pemerkosaan” terhadap alam yang mengakibatkan pemanasan global.

Padahal semestinya pemerintah mengoptimalkan potensi anak bangsa yang tentu tidak kalah potensialnya untuk mengelola kekayaan alam kita. Surge seakan-akan pernah bocor dan mencipratkan kekayaan alam yang begitu hebat yang bangsa manapun tidak akan menandinginya. Namun saying surge itu hanya berlaku bagi kaum kapitalis.

Dalam relasi penindasan yang demikian, masyarakat kita sebagian besar tersituasikan pada posisi yang semakin hari semakin memperhatinkan. Petani tidak bisa menjual gabahnya ditengah krisis pangan yang telah melanda dunia. Pemerintah seakan menutup mata dan telinganya dalam-dalam mendengar jerit tangis rakyat kecil dan segala bentuk penindasan. Gizi buruk dan maraknya masyarakat yang mengkonsumsi nasi aking nampaknya sudah menjadi pemandangan yang biasa. Ditengah situasi seperti itu, justru para pejabat kita (kab. Tangerang) lebih asik menghabiskan waktunya pergi ke luar negeri (Bangkok) dengan dalih studi banding. (Tempo edisi 2 April 2008).

Dalam kondisi yang demikian, Negara kita seolah tidak berdaya lagi karena tekanan dari lembaga donor untuk tidak memberikan subsidi pada rakyat. Kenaikan BBM, listrik, dan telepon adalah imbas dari pemotongan subsidi demi pembayaran hutang. Demikian juga dengan biaya pendidikan juga bisa dilihat dari perspektif ini. UU no. 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS adalah gambaran dari gelagat Negara yang ingin melepas tanggungjawabnya atas subsidi pendidikan, sehingga membuka peluang terjadinya komersialisasi dan kapitalisasi pendidikan. Dan orang miskin seakan-akan dilarang untuk bersekolah dan tetap terus menjadi bodoh. Akhirnya pendidikan menjadi barang yang amat mahal.

Dalam konteks semakin cepatnya laju dan arus globalisasi kita malah secara politik masih sibuk dengan pertarungan kepentingan kelompok-kelompok elit yang sebagian besar tidak memihak rakyat. Pertarungan elit, baik di level eksekusi, legislative, maupun partai yang kadang, diantaranya melibatkan militer, akhirnya berimbas pada kehidupan social politik masyarakat terpecah belah. Separatism, konflik berbau SARA (suku, ras, agama dan antar golongan) adalah beberapa contoh yang bisa disebutkan, sebagai imbas dari amburadulnya budaya politik di level Negara. Di Indonesia kebanyakan pejabat dulu “kucing-kucing miskin” ketika mendapat jabatan, rakusnya bukan main. Berbagai cara dilakukan guna memuaskan nafsu rakusnya (baca: manusia Indonesia). Sebagaimana yang diungkapkan oleh Nabi Musa dengan mengutip dua bai puisi Sa’adi (seorang tokoh sufi kenamaan): sekiranya kucing-kucing miskin kita beri sayap. Maka kucing itu akan terbang dan akan menghabiskan semua telur burung pipit.

Disisi budaya, kita sedang digiring untuk menjadi orang yang tercabut dari akar sejarah dan budayanya. Kita semakin bangga kalau kita semakin barat dan bisa meniru mereka pada sisi kehidupan yang sekecil-kecilnya. Kita tidak sadar sedang didorong untuk menjadi orang yang konsumeris untuk menjadi pelanggaran dari pasar yang dibuka oleh orang barat.

Dampak lain dari globalisasi adalah semakin mengentalnya paham-paham keagamaan yang akhirnya akan melahirkan gerakan-gerakan fundamentalisme agama. Islam adalah agama yang sering menjadi sorotan dalam kaitannya dengan fenomena ini terutama “mati sebagai syahid dalam menuntut hak atau mati sebagai orang hina yang diperlakukan semena-mena tunduk ditindas atau bangkit melawan” dengan kerja-kerja terorisme yang semakin hari semakin merebak. Peristiwa 11 September (black Tuesday), bom bali, bom J.W Mariot merupakan sederatan contoh yang semakin meyakinkan asumsi bahwa fundamentalisme agama sebagai sebuah resistensi terhadap globalisasi yang sangat west biased (bias barat); atau bisa dikatakan fundamentalisme pasar sedang berhadapan dengan fundamentalisme keagamaan (islam). Walaupun gerakan fundamentalisme islam melawan kekuatan kapitalisme barat, akan tetapi dalam konteks nalar social keagamaannya, pemahaman tekstual (skriptualistik) terhadap ajaran dan doktrin agama sangatlah kental. Ruang-ruang ekspresi kontekstual menjadi semakin sempit, dan ajaran akhirnya dipahami sebagai sesuatu yang sangat baku dan kaku, karena pluralitas tidak menjadi bagian dalam kesadaran tafsir mereka. Sehingga gerakan fundamentalis islam cenderung gampang mengkafirkan dan menggunakan kekerasaan terhadap orang yang tidak satu pendapat dengannya dan menggolongkannya sebagai “the other” (baca: pluralisme).

Akibat dari gerakan fundamentalis islam, orang barat dengan mudah memprovokasi umat islam di dunia. Media Denmark yang memuat karikatur Nabi SAW, dan yang sekarang sedang hangat-hangatnya tentang film fitna yang dibuat oleh seseorang politisi Belanda adalah bagian dari upayanya untuk memprovokasi umat islam. Jika saja umat islam tidak lagi mempersoalkan “siapa anda dan siapa saya” dan berada dibawah payung pluralisme, maka bangsa ini akan menjadi bangsa yang kuat. Dan bangsa manapun akan segan.

Sudah saatnya bangsa ini bangun dari tidur panjangnya dan bangkit dari keterpurukan atas segala bentuk penindasan. Mahasiswa sebagai agent social of change tidak lagi hanya sebatas slogan, namun lebih dari itu dapat diaplikasikan dalam tataran praksis. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan satu jalan, yaitu revolusi. Revolusi atau people’s power merupakan bagian dari power strategy (strategi perubahan social dengan kekuasaan). Dan revolusi merupakan puncak dari semua bentuk perubahan social. Karena ia menyentuh segenap sudut dan dimensi social secara radikal, missal cepat dan mencolok, dan mengundang gejolak intelektual dan emosional dari semua orang yang terlibat didalamnya. (oleh Dede Ginanjar)