jurnalartefak – Pada kesempatan kali ini mimin mau berbagi artikel tentang strategi politik perempuan dalam mengembangkan potensi diri . Semoga artikel ini bermanfaat

Globalisasi pada dasarnya adalah proses yang ditimbulkan suatu kegiatan atau prakarsa melampaui batas-batas kebangsaan (nation-hood) dan kenegaraan (state-hood). Globalisasi juga dimaknai sebagai proses yang menggejala sebagai peristiwa yang melanda dunia secara trans-cultural. Selain itu, gerak lintas budaya yang dampaknya berkelanjutan aan melampaui batas-batas kebangsaan dan kenegaraan. Globalisasi juga bermakna sebagai proses menggejala sebagai peristiwa yang melanda dunia secara trust-cultural. Gerak lintas budaya ini menjadikan pertemuan antar budaya. Dalam pertemuan tersebut akan terjadi proses saling mempengaruhi antar budaya satu saling mempengaruhi antar budaya satu dengan yang lainnya. Jika demikian yang terjadi, maka budaya yang lebih berpengaruh akan bersifat hegemonic terhadap lainnya.

Dua puluh lima tahun setelah Konfrensi Dunia ertama perempuan di Meksiko, atau lebih 20 tahun setela konfensi penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (confention on the Elimination of the Discrimination against Women, CEDAW), atau sekitar 5 tahun setelah Konferensi Dunia keempat di Beijing, kesetaraan gender akhirnya menandai politik dibanyak Negara. Isu partisipasi perempuan dalam kebijakan publik berjalan secara progresif.

Batasan-batasan pemuda disetiap Negara berbeda-beda tergantung kebijakan Negara yang bersangkutan. Di Indonesia yang disebut pemuda adalah penduduk yang berusia 15-35 tahun. Pemuda diidealkan sebagai sosok yang penuh energi, semangat, dan kreatifitas untuk menciptakan semangat pembaharuan. Populasi pemuda di Indonesia pada tahun 2004 sebanyak 80.659.718 jiwa atau sekitar 37.2% dari jumlah populasi penduduk Indonesia secara keseluruhan dan jumlah pemuda menurut jenis kelamin pertahun 2004. 41.13 juta (51%) sedangkan pemuda 39.52 (49%).

Menurut World Education Report (1995)

  1. Banyak anak perempuan yang meninggalkan sekolah di tingkat dasar pertama pada usia 11 tahun.
  2. Angka melek huruf pada mereka yang berusia lebih dari 9 tahun lebih rendah dibandingkan anak laki-laki (86% berbanding 94%).
  3. Jumlah yang mendaftar di tingkat sekolah dasar, 92% untuk perempuan berbanding 97% pada laki-laki.
  4. Rasio menurut jenis kelamin (sex ratio) turun 81 anak perempuan per 100 anak laki-laki menjadi 48 siswa perempuan per 100 laki-laki ditingkat universitas secara keseluruhan.
  5. Persentase penduduk perempuan berusia 10 tahun atau lebih yang buta huruf, (tidak bisa membaca dan menulis) akibat tidak bersekolah sekitar 14.9% (MOH-GOI, 1999).

Perjuangan gender pada hakekatnya adalah perjuangan dekonstruksi yang ditujukan pada sebuah tatanan yang lebih dari pada mapan, yang usianya sudah terhitung lebih dari ribuan tahun sudah tertanam dalam tulang dan darah, ini adalah sebuah tembok angkuh melawan kesetaraan yang celakanya dianggap suatu kebenaran dan kelumrahan.

Gugatan terhadap budaya patriarki bukan tanpa alasan, sistem ini telah terbukti menghadirkan bisa antara laki-laki dan perempuan, relasi yang semesti sejajar, saling menghormati, dan saling menerima merubah relasi yang subordinasi, marginalisasi, manipulasi bahkan eksploitasi. Hal ini yang menimpa kaum perempuan dunia, Indonesia dan khususnya di Propinsi Jawa Barat termasuk didalamnya. Oleh para pengamat sosial hal ini yang semestinya tidak terjadi.

Perjuangan ini pun terus dilakukan oleh organisasi Mahasiswa, LSM, Ormas yang konsen terhadap persoalan perempuan seperti perlawanan UU Pemilu no 65 ayat 1. Dalam UU ini secara nyata ditegaskan bahwa, “setiap partai politik dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.” Yang kini telah disahkan dengan kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen harus terlibat, ini kabar yang menyenangkan tentunya. Tetapi lagi-lagi selalu perempuan menjadi sorotan mengapa meminta 30% tidak berjuang kompetitif dengan kaum laki-laki toh ini terbuka jangankan 30%, 50-90% kalau perempuan mampu dipersilahkan oleh laki-laki maka tersirat didalamnya penuh makna dan akan kita buka bersama mengapa demikian. Berangkat dari persoalan dan fenomena yang terjadi maka dirasa dibutuhkan wadah untuk dapat memberikan pembekalan pendidikan guna menempa eksistensi diri kader perempuan, mempersiapkan pendidikan sebagai tempaan-tempaan hingga mendapat kualitas kader yang siap pakai.

Setumpuk masalah diatas tidak hanya perlu diwacanakan, tetapi perlu adanya perhatian serius dari berbagai stakeholder sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, hal ini bisa disiasati dengan pengalokasian anggaran khususnya meminimalisir permasalahan yang menimpa perempuan. Para pengamat social menyebutnya dengan “gender Budget” atau “anggaran peka gender” yang direncanakan atau diformulasikan dan pengalokasian anggaran agar dapat membantu mengakselerasikan upaya penyetaraan gender, karna anggaran salah satu alat penting dalam mendukung kemajuan perempuan.

Anggaran merupakan neraca kebijakan, karna anggaran bisa dijadikan alat dalam meminta pertanggungjawaban pemerintah, komitmen pemerinta bisa ditengok dari berbagai perencanaan, formulasi dan pengalokasian anggaran karena anggaran sangat penting dalam rangka menentukan prioritas dan menggunakan sarana guna memenuhi kebutuhan ekonomi dan social warga Negara bahkan dunia (UNIFEM).

Ditinjau dari segi Hak Asasi Manusia (HAM), kemerdekaan itu adalah hak dasar setiap manusia. Tidak ada perbedaan dalam klasifikasi warga Negara dalam latar belakang agama atau budaya apapun. Sebenarnya undang-undang HAM sekarang ini telah dijadikan sebagai landasan formal. Peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa hak asasi manusia setiap orang harus ditegakkan. Perempuan adalah salah satu korban diskriminasi terbesar di era global. Hak asasi manusia perempuan harus diprioritaskan dalam pengadvokasian anti diskriminasi. Hal tersebut disebabkan karena kebanyakan kebijakan-kebijakan pemerinta kurang mengakomodir kepentingan-kepentingan perempuan yang secara nyata dan luas terabaikan.

Melihat fenomena diatas, maka esensi pendidikan bagi perempuan sangat urgent. Dalam hal ini, akses pendidikan bagi perempuan adalah keniscayaan. Tidak ada satu bangsa pun di dunia ini yang maju karena mengabaikan pendidikan. Pendidikan bagi pemuda merupakan proses membentuk pengetahuan, nilai dan kemanusiaan untuk kebaikan masa depan dikemudian hari. Hal ini menjadi faktor penentu wajah peradaban satu bangsa.

Pendidikan merupakan salah satu Indicator Human Development Index. Dengan demikian, pendidikan adalah investasi bagi terciptanya demokrasi. Maka warga Negara dengan wujud manusia beradab notabene adalah modal human capita bagi pembangunan. Namun teori tersebut sering kali muncul dari adigium kalangan intelektual, akademisi aktivis bahkan politisi. Mereka menyatakan bahwa pendidikan itu penting sebagai instrument dalam mencapai pendidikan yang berkualitas.

Dalam hal itu, perhatian harus lebih memprioritaskan tentang akuntabilitas kebijakan yang merespon sensitifitas gender. Selain itu aplikasi kebijakan harus mampu menaikkan pengaruh alokasi anggaran pendidikan yang lebih tinggi dari anggaran sebelumnya. Pembuatan kurikulum pun harus memiliki kepastian hokum yang jelas demi terealisasinya semua hak perempuan. Jika kebijakan yang berubah-ubah tidak mampu secara bijak mengatur masyarakatnya, maka akan membuat warga Negara semakin kehilangan arah dalam memilih pendidikan. Sementara itu perempuan berkualitas harus mempunya skill yang mumpuni. Lantas, dengan sendirinya muncul kesadaran massif tentang budaya kompetitif yang sehat, sehingga semua komponen menyadari tentang pentingnya pengetahuan. Segala hal tadi perlu untuk menghadapi era globalisasi. Keberhasilan pembangunan pendidikan yang ditunjukkan dengan meningkatnya angka partisipasi kasar maupun angka partisipasi murni pada semua jenjang sekolah.

Tentu saja semua hal diatas ini harus diupayakan lewat kerjasama yang berkesinambungan antara masyarakat, keluarga dan pemerinta sebagai pembuat kebijakan. Dalam konteks ini, pemerintah berada diposisi yang benar-benar dapat memberi akses jelas bagi segenap perempuan Indonesia khususnya peran mereka dalam mencerdaskan perempuan-perempuan tersebut. Terkait pada soal ini, percepatan potensi perempuan muda menuntut konsistensi kebijakan mereka tentang pendidikan. Inkonsistensi pemerintah adalah ulah segelintir oknum yang berimbas pada rusaknya tatanan kemaslahatan masyarakat banyak. ****

Oleh Bahsian