“Bagaimana dengan ulama?” dengan kata lain, dimana ulama berada dalam situasi dan kondisi menjelang Pilkada Kabupaten Tangerang 2008? Bila ulama tak berperan, mengapa/ Bila mereka berperan, apa yang mereka lakukan? Bagaimana mereka mengalami situasi? apa yang mereka sumbangkan? apa arti pilkada bagi ulama?

Pertanyaan yang diajukan ini menghasilkan kesimpulan general, bahwa kelompok ulama (kurang) berperan. itu bukan karena keterbatasan kemampuan atau perhatian mereka, tetapi karena ada upaya yang (tidak) disengaja untuk menguculkan partisipasi mereka dalam momen pilkada.

Dimana ulama berperan? peran ulama sangat berbeda dari gambaran populer tentang mereka. sebagai tokoh agama dengan sederet peran, ulama secara aktif menciptakan situasi ang dipelajari. tapi walau ulama berperan aktif dalam banyak situasi sosial, namun pemerintah, birokrat, publik dan aktor sosial sendiri, telah mengaburkan peran ulama.

Meskipun berperan penting, ulama kurang mendapat penghormatan dan disubordinasikan pada peran politik yang diskriminatif. tak terlihatnya peran ulama hanya salah satu indikator dari ketimpangan politik dalam pilkada Kabupaten Tangerang.

Pertanyaan kedua, “mengapa semua ini terjadi?” pertanyaan ini memerlukan penjelasan tentang dunia sosial tersendiri. eksplanasi tentang kehidupan sosial ulama dalam peran sebagai agamawan dan ‘politisi’ adalah dua wajah dari setiap teori sosial. upaya ulama menjawab pertanyaan ini telah menghasilkan beragam pendapat.

Pertanyaan ketiga untuk semua ulama, “bagaimana kita dapat mengubah dan memperbaiki Kabupaten Tangerang untuk dijadikan tempat yang lebih adil bagi ulama dan semua orang?” komitmen kepada transformasi sosial dalam keadilan adalah ciri istimewa dari teori sosial kritis, sebuh komitmen yang juga dianut oleh seluruh ajaran agama dalam mencari keadilan sosial.

Teori sosial kritis menyatakan peran agama secara aktif bergulat dengan persoalan sentral yang dihadapi masyarakat, dalam konteks politik, sosial dan sejarah yang dicirikan oleh ketidakadilan. apa konsekuensi dari cara berfikit untuk mengubah ketimpangan dalam memperbaiki kehidupan semua ulama?

Dan pertanyaan terakhir, “bagaimana dengan perbedaan diantara ulama?” jawaban untuk pertanyaan ini menghasilkan kesimpulan umum bahwa ketidak-terlihatan, kesenjangan, dan perbedaan peran dalam hubungannya dengan agama dan negara, sangat dipengaruhi oleh lokasi sosial ulama, yaitu oleh kelas, ras, usia, preferensi aksional, status sosial, agama yang dianut, etnisitas, dan lokasi globalnya.

Kedudukan Ulama

Secara kebahasan ulama berarti orang yang dipandang pandai (‘alim) dalam bidang agama Islam, guru ilmu ghaib. dalam Islam ulama mempunyai kedudukan tinggi dan peran penting dalam kehidupan umat, agama, dan bangsa.

Secara garis besar, peran itu berupa tugas pencerahan bagi umat manusia sesuai dengan kedudukannya sebagai para pewaris Nabi (Waratsatul Anbiya) (Q.S Al -Jumuah: 2). Menurut Maasykuri Abdillah (1999), rincian tugas ulama yaitu mendidik umat, melakukan kontrol terhadap masyarakat, memecahkan problem yang terjadi di masyarakat, dan menjadi agen perubahan sosial (agent of social change).

Semua tugas itu dijalankan ulama sepanjang hidupnya, meski jalur yang ditempuh berbeda. perbedaan ini disebabkan kapasitas keilmuwan ulama sebagai agent pf moral juga berbeda. Menurut Al- Fakir Wahib Wahab, fenomena itu dapat ditengarai dari kehidupan intelektual yang dibangun ulama berlatar belakang pesantren, menjadikan ulama memiliki basis keilmuwan yang utuh. disamping memaksimalkan intelegence question, juga dengan emosional question dan emotional spiritual question. dalam bahasa sehari-hari istilah tersebut lebih dikenal dengan keseimbangan antara IPTEk dan IMTAQ.

Ulama dan pesantren merupakan dua sisi dari mata uang. ulama adalah orang yang menguasai ilmu keislaman dan pada umumnya pengasuh pondok pesantren. sebagian ulama merupakan pemimpin organisasi yang banyak berperan dalam dakwah islam. dan bila ditilik ke belakang dengan merujuk kepada Q.S At-Taubah: 122, ulama dan pesantren mempunyai peran sebagai lembaga pendidikan keagamaan (tafaqquh fi ad-dien) dan lembaga layanan sosial kemasyarakatan (dakwah). peran pesantren sebagai lembaga pendidikan yang mengajarkan ilmu keagamaan dan nilai-nilai kesantunan tidak banyak disorot oleh politisi. namun peran pesantren sebagai lembaga dakwah yang berhubungan dengan kemasyarakatan, sangat menarik perhatian para politisi sebagai bidikan pengangkat “suara politik”.

Mengapa? karena ulama mempunyai karisma luar biasa dimata santri dan masyarakat sekitarnya. dengan kharisma ulama mudah menggerakkan pengikutnya. juga berpengaruh baik dalam lingkup lokal, regional maupun nasional, sehingga tidak jarang mereka merupakan kekuatan penting dalam pembuatan keputusan yang efektif dalam kegamaan maupun kehidupan politik.

Dalam pengamatan hermawan Sulistyo, ulama memegang monopoli interpretasi atas dunia diluar pesantren dan monopoli suara kolektif pesantren ke dunia luar. dengan berbasis keagamaan, santri dan masyarakat akan mendengar titah dan patuh (sam’an wa thaatan) kepada ulama.

Keberadaan ulama di Kabupaten Tangerang pun memiliki posisi terhormat dan disegani. dengan demikian tingkat kepercayaan masyarakat Kabupaten Tangerang terhadap ulama sangat tinggi di atas kepercayaan terhadap pejabat dan aparatur pemerintah dalam menangani sejumlah persoalan kehidupan.

Apalagi bila ditinjau dari aspek politik, Kabupaten tangerang dianggap sebagai wilayah bersumbu pendek dan dijadikan barometer “keamanan” Banten. dalam kehidupannya, masyarakat Tangerang terlihat religius. oleh karena itu sosok ulama sangat menentukan dalam pengamalan keberagaman masyarakat Kabupaten Tangerang.

Ulama di tengah masyarakat Kabupaten Tangerang merupakan salah satu elemen yang sangat esensial. ia merupakan tokoh panutan yang sangat dihormati oleh warga sekitarnya. sebagai tokoh yang menjadi panutan, maka segala perilaku ulama sangat diperhatikan masyarakat. oleh karena itu dalam kehidupan politik dan perkembangan masyarakat Kabupaten Tangerang, para ulama memegang peran yang sangat besar. ia selalu tampil lebih awal dan baru kemudian diikuti oleh warga masyarakat yang lainnya.

Partisipasi Politik Ulama

Menjelang pilkada Kabupaten Tangerang 2008, ulama dan pesantren banyak dijadikan sorotan kalangan poliik. basis pesantren menjadi ajang rebutan calon bupati. keberadaan pesantren sebagai institusi terkadang “dimanfaatkan” pengasuhnya untuk mendukung kepentingan politik. dalam pilkada kabupaten Tangerang, ulama harus sadar dengan keberadaannyaa sebagai agent of change dalam berbagai aspek kehidupan, dan sebagai khalifatul fi al ardhi yang berfungsi sebagai pengganti kedudukan Allah dipermukaan bumi yang sanggup merealisasikan pesan-pesan ilahiyah (tafsir shofwah al Tafasir, juz I/48).

BACA JUGA: SEKELUMIT CATATAN DARI CITRA RAYA

Ulama harus mampu merespons secara imajinatif terhadap keberadaan Tuhan, Alam (al-Kaun, kosmos) dan manusia dan mentransformasikannya dalam momen pilkada Kabupaten Tangerang. setelah itu, ia dituntut mampu dan mau mengajarkan kepada yang lain secara benar dan tepat tentang hakikat politik yang sebenarnya.

Sebagai panutan masyarakat sudah selayaknya bila ulama tidak hanya puas mendengar keluh kesah rakyat jelata. ulama juga dituntut menyampaikan aspirasi politik umat ke hadapan umara (pemerintah). tapi,ntidak berarti ulama harus terjun langsung ke dunia politik pilkada, tapi harus dilihat dulu kapasitas ulamanya.

Dalam Islam, politik (al siyasah) secara sederhana dirumuskan sebagai cara mengatur urusan kehidupan bersama untuk mencapai kesejahteraan didunia dan kebahagiaan diakhirat (tadbir al syuunnal ‘ammah li mashalihihim fi al ma’asy wa sa’adathihim fi al ma’ad) maka politik dalam arti ini sesungguhnya adalah ruang maha luas, seluas ruang kehidupan itu sendiri.

Menurut KH Husein Muhammad, politik muncul dalam ruang domestik maupun publik, ruang kultural maupun struktural, personal dan komunal. tetapi penyebutan politik dalam pikiran banyak orang dewasa ini telah menyempit menjadi istilah bagi politik praktis, politik struktural, perebutan kekuasaan untuk kepentingan diri atau sebagian orang dan sesaat, bukan lagi kepentingan masyarakat  luas dan untuk masa depan yang panjang.

Dalam wacana politik islam klasik pun, mengangkat pemimpin (nashb al imam) adalah wajib dalam kategori fardh kifayah atas dasar argumen agama dan pikiran rasional. Al-Ghazali dalam Al I’tiqad fi al iqtishad menyebut tugas ini sebagai sesuatu yang “dharuri” (keniscayaan) dalam kerangka berjalannya ajaran Tuhan. sementara Al Mawardi menegaskan bahwa eksistensi pemerintahan diperlukan untuk melindungi agama dan pengaturan dunia (Al Ahkam al Sulthaniyah, 3). sebagai keniscayaan kolektif, maka partisipasi politik praktis ulama tidak mejadi keharusan, tapi semakin banyak ulama yang berpartisipasi, legitimasi kekuasaan menjadi semakin kuat dan relatif lebih menjamin stabilitas.

Dalam dunia politik Pilkada Kabupaten Tangerang, peran ulama sangat berarti. karena pilkada bisa dijadikan modal awal untuk menjadi pemenang di pemilu 2009 nanti. ulama yang berhasil mendukung dan memenangkan perebutan kekuasaan di pilkada kabupaten tangerang, berpeluang besar untuk memenangkan pemilu 2009. karena bagaimanapun juga, pemerintah daerah berperan besar dalam pemilu nasional. maka yang terpenting bagi ulama saat ini adalah sebanyak mungkin mendudukan ulama di kursi pemerintahan daerah.

Kabupaten Tangerang yang Nyantri

Dari refleksi imajiner diatas, maka kehadiran ulama dalam pentas politik Pilkada Kabupaten Tangerang harus dipahami sebagai proses transformasi kesadaran untuk memahami hakikat Tuhan, Alam dan manusia. yang secara sinergis bersendikan kepada pendekatan normatif-imaniy, meski harus diterjemahkan dengan pendekatan historis-kritis-analitis tanpa reduksi keimanan. maka, bangunan politik yang diusung ulama harus terkesan “genuisitas” da pemerdayaan ilmu-amaliyah, amaliyah-ilmiah, istikomah dan berakhlakul karimah, sehingga Kabupaten tangerang dipimpin oleh orang yang nyantri.

Signifikansi pemerintah Kabupaten tangerang yang “nyantri” adalah untuk mengimbangi derasnya laju peradaban modern yang mengagumkan, tapi telanjang tanpa keimanan sehingga menimbulkan “krisis kehidupan modern”. Masyarakat Kabupaten Tangerang dewasa ini sangat tergantung kepada¬† teknologi, ia bukan hanya sebagai sarana kehidupan, melainkan menjadi tujuan manusia. meminjam bahasa Agus Sunyoto, ia berubah menjadi “berhala masyarakat modern”. maka peran serta ulama dituntut untuk mewarnai atau bahkan mendekonstruksi dan merekonstruksi paradigma politik Pilkada Kabupaten Tangerang yang terkesan sekular dan kering kemanusiaan yang bermartabat imany-islamiy. ***

Oleh Bahsian (Ketua II Bidang Eksternal) Himata-BR pada tulisan Jurnal Anak Tangerang Artefak Humanis-Kritis-Transformatif dalam Membidik Masa Depan Kabupaten Tangerang edisi Nov-Des 2007.