Perdebatan mengenai cekal Walikota Tangerang, Wahidin Halim terhadap penyanyi dangdut Dewi Persik masih menjadi bagian pembicaraan dalam publisitas media massa kita. Kedua pihak yang berdebat terpisah dalam ruang yang berbeda. Keduanya, beserta pendukung masing-masing tentu saja saling merasa paling benar dan mengekspresikan apa yang mereka yakini.

Episentrum perdebatannya terletak pada ketidak-terbatasan kreativitas seni, kebebasan dan ekspresi individual, serta bagaimana ketiga hal tersebut mesti disesuaikan dengan nilai-nilai yang disepakati oleh masyarakat. Kesepakatan nilai-nilai inilah yang kerap menjadi masalah. Bahkan tanpa disadari telah menjadi potret pertarungan antara kelompok fundamentalisme etno-relegius dengan para penganjur kebebasan.

Realitas perdebatan seperti ini akan semakin sering kita lihat. Karena dalam konteks yang lebih luas, inilah cirri utama dunia kita saat sekarang. Yakni  era posmodernis yang penuh dengan ‘glaubenskrieg’ (perang doktrin) antara kelompok-kelompok yang berbeda pendapat dalam memaknakan kehidupan.

Pertarungan doktrin antara kelompok etno-relegius yang hendak menciptakan masyarakat berlandaskan aturan-aturan teologis dan tradisi, dengan mereka yang lebih mementingkan kebebasan individual dan rasionalitas yang lebih besar. Kedua kelompok ini sama-sama mengalami ketakutan universal akan dominasi salah satu kelompok.

Kelompok pertama, yang kerap disebut dengan fundamentalis, bukan sekedar berkaitan dengan fundamentalis islam. Majalah New Internasionalist (Agustus 1990) menyebut jaringan evangelism, umat Hindu di India, umat Budha di Thailand ataupun komunisme di China, sebagai bentuk lain fundamentalisme di dunia ini. Kelompok inilah yang berusaha melestarikan keyakinan beserta tradisi mereka yang sacral dari upaya-upaya revisi dan ikonoklasme (penentangan terhadap lembaga-lembaga tradisi yang telah ada).

Kebebasan individual

Dalam kasus ini, meski pembacaab masalahnya masih hipotesis, batasan akhlakul karimah yang sedang dilegal-formalkan oleh Walikota Tangerang mengalami benturan dengan kepercayaan terhadap individualism, dan yang terkait dengan adanya; fenisime.

Pembatasan aktivitas perempuan (seperti tindakan cekal tersebut, kriminalisasi prostitusi, aturan berpakaian, ataupun poligami) adalah upaya mayoritas yang ditafsirkan para feminis dan individualis sebagai misoginis. Sejumlah aturan yang dibuat dengan sikap membenci, menaklukkan dan merepresi keberadaan budaya dan spiritualitas perempuan.

Baca juga: PENUNDA KRONIS

Apa yang dilakukan Dewi Persik, yang dahulu juga dilakukan inul dan banyak kalangan yang mengatasnamakan kebebasan ekspresi, adalah berusaha menghadapi secara frontal aturan-aturan yang bersifat misoginis tersebut.

Pesan yang diangkat sangat jelas; beri perempuan Indonesia kebebasan yang lebih besar. Bukan hanya kebebasan berpolitik dan mendapatkan hak-hak public yang lebih baik, tapi juga kebebasan ekspresi seksual dan tubuh. Karena, seperti keyakinan banyak pemikir pro-perempuan, seks-tubuh-sensualitas perempuan merupakan ekspresi kebebasan intelektual dan hak asasi yang tidak membahayakan. Bahkan, tubuh perempuan bernilai keindahan dan komoditas dagang yang begitu menguntungkan.

Anjuran kebebasan permpuan selama ini adalah hasrat eugenic untuk melawan budaya patriakal (yang dilestarikan oleh agama, dan banyak keyakinan budaya diseluruh dunia). Dengan hasrat ini, agama dan bahkan Negara tidak berhak untuk mengatur ranah privasi perempuan.

Dalam beberapa hal, gerakan pembebasan perempuan dari keterkekangan patriakal adalah upaya khas feminism dunia ketiga. Seperti penuturan Talpade Mohanty dalam esai Under Western Eyes; Feminist Scholarship & Colonial Discourse (1994), bahwa gerakan kebebasan perempuan ini adalah upaya mengejar ketermarginalan perempuan dunia ketiga, menuju pencapaian perempuan barat yang modern, terdidik, mandiri serta ‘bebas’ menentukan keputusan sendiri.

Perempuan barat telah dibebaskan dari domestikasi dan memiliki kebebasan baru. Pemulihan hak-hak public, dan keleluasaan ekspresi yang bersifat privasi; seperti ketelanjangan (baik atas dasar ekspresi seni atau keperluan komersial), free seks secara terbuka, industri pornografi, atau hidup serumah tanpa ikatan perkawinan diyakini sebagai sedikit bentuk dari kesetaraan perempuan.

Ekspresi kebebasan dan manifestasi my body my self inilah yang diinginkan oleh kebanyakan penganjur feminism dan kebebasan individual. Termasuk di Indonesia, yang mayoritas men-stir gagasan-gagasan tersebut dari barat.

Relativitas Moral

Sepanjang sejarah konfrontasi kedua ide dikotomis diatas sulit mendapati titik temu. Karena, keduanya berkeinginan untuk saling meniadakan. Apalagi ketika kebebasan perempuan juga dipengaruhi oleh watak materialism, dan dijadikan pembenaran intelektual bagi perempuan yang menjadikan tubuhnya sebagai icon dagang. Hal ini tercermin dari interaksi mutual antara perempuan dengan industry yang mengeksploitasi tubuh perempuan. Meski relasi objek ini terasa absurd jika dilihat dari perspektif tuntutan kesetaraan perempuan diatas.

Ruang perbedaan semakin lebar, ketika feminisme juga menganggap bahwa kebenaran bersifat relative dan subjektif. Dengan asumsi bahwa moralitas bukanlah term benar atau salah, baik atau buruk, tetapi lebih didasarkan pada selera dan kesenangan subjektif. Asumsi ini kemudian menempatkan ukuran moralitas dalam level yang berbeda-beda serta sangat individual.

Asumsi relativitas moral inilah yang juga memicu banyak perdebatan dalam memahami apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan (diruang public). Wahidin halim sebagai pemimpin dari sebuah daerah yang mengampanyekan budaya akhlakul karimah, tentu saja menjalankan kewajibannya dalam menjaga nilai budaya yang sangat mementingkan bangunan social disbanding kesenangan individual itu. Sedang Dewi Persik melalui kacamata relativitas moralnya menilai jika prilaku-prilaku tertentu layak dilakukan, maka siapapun tidak bisa melarangnya. Meski prilaku tersebut kurang sesuai dengan nilai moral-teologis, atau dapat membuat risih orang lain. ***   

Oleh Ahmad Rafsanjani